Kejaksaan Agung Malaysia menuntut situs berita Malaysiakini dan pemimpin redaksinya Steven Gan karena dianggap membiarkan komentar pembaca yang menghina pengadilan. Malaysia memiliki hukum yang mengatur siapapun yang menghina pengadilan dapat diseret ke meja hijau.
Kejaksaan Agung menyoroti lima komentar dari pembaca pada berita yang tayang 9 Juni lalu di Malaysiakini yang beberapa hari sejak tayang telah dihapus situs tersebut. Berita yang mendapat tanggapan tersebut mengenai otoritas hukum di Malaysia yang akan menggelar kembali proses persidangan di gedung biasa di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.
Jaksa Agung Malaysia, (Idris Harun), menilai seharusnya situs Malaysiakini memoderasi komen dalam situs tersebut. “Serangan dari komentar itu terhadap institusi pengadilan amat personal, keji, dan tidak berdasar sama sekali,” dikutip dari New Straits Times.
Pengacara Malaysiakini, Malik Imtiaz Sarwar, menganggap gugatan tim Kejaksaan Agung seharusnya batal demi hukum. Dia mengatakan amat sulit untuk menyortir komentar yang berisi hinaan atau fitnah lebih dari 2.000 komentar di situs berita tersebut setiap hari.
“Kejaksaan Agung harus bisa membuktikan bila klien saya sengaja memuat komentar pembaca tersebut di situsnya,” kata Sarwar dikutip dari Vice.
Proses pengadilan terhadap Malaysiakini mendapat kritik dari berbagai lembaga pers di Malaysia. Gerakan Media Merdeka (Geramm) menilai proses pengadilan tersebut akan memengaruhi kebebasan berekspresi online dan kebebasan pers di Malaysia. “Media bebas memiliki peran penting sebagai agen pemeriksaan dan penyeimbang bagi pemerintah dan mereka yang berkuasa,” kata kelompok itu dikutip dari situs MalayMail.com.
Sementara itu, Centre for Independent Journalism (CIJ) mengatakan pihaknya memberikan solidaritas kepada Malaysiakini dan mengutuk negara yang mengintimidasi dan mengancam kebebasan dan kemerdekaan media di negara itu.
“Mencoba untuk menghukum portal berita karena komentar yang ditinggalkan oleh pembaca mereka – komentar yang dihapus ketika diminta oleh polisi beberapa hari kemudian, menurut Malaysiakini – sangat tidak proporsional dengan tujuan sah apa pun untuk melindungi ketertiban umum,” kata Direktur Eksekutif CIJ Wathshlah G. Naidu.
Lebih lanjut CIJ menyerukan pemerintah Malaysia untuk mengakhiri dan menahan diri dari terus menggunakan langkah-langkah intimidasi untuk mengancam dan menghukum media dan membungkam pendapat.
Sumber: KataData